DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : IP.02.03/1776-53.15/X/2024 tanggal, 3 Oktober 2024 merupakan bukti tertulis yang relevan mengenai belum dapat ditindaklanjutinya permohonan pendaftaran Objek Sengketa karena adanya indikasi sempadan pantai tanpa mengurangi kewenangan pengadilan untuk menilai kekuatan pembuktiannya bersama alat bukti lainnya.

3. Menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini status hukum Objek Sengketa harus ditentukan dengan memperhatikan data fisik dan yuridis pertanahan, batas sempadan pantai serta keterangan resmi instansi pertanahan yang berwenang.

4. Menyatakan bahwa apabila terbukti Objek Sengketa merupakan tanah sempadan pantai yang berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat menjadi objek pemberian hak atau transaksi sebagaimana diperjanjikan maka Surat Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli tanggal 13 Februari 2024 juncto Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 November 2023 yang berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menerima uang panjar pembelian tanah dari TERGUGAT sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan uang panjar pembelian tanah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT setelah putusan mengenai pembatalan PPJB berkekuatan hukum tetap dengan pembayaran yang dibuktikan.

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan sepanjang berkaitan dengan dokumen perjanjian yang menjadi objek perkara dan sesuai kewenangannya menurut hukum.

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan sesuai kewenangan administrasi pertanahan yang dimilikinya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

 

Atau 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex   aequo et bono)