Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 826/ Gambar Situasi Nomor 1174/1997 tanggal 21-10-1997, luas 961M2 (sembilan ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Susana Mujur/Penggugat [Ket: Penggantian Sertifikat] yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai), Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

 adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Desa Labuan Bajo tanggal 31-8-1989, Surat Ukur Nomor 707/1988 tanggal 15-3-1988, luas 961 M2 (sembilan ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Julio Dos Santos adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan jual beli Tanah SHM 826/Labuan Bajo antara Susana Mujur/Penggugat dan Frans Djun Trirada Wangarry alias Fransdjun Trirada Wangari/Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2017, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Theresia Dewi Koroh Dimu, Notaris/PPAT di Labuan Bajo adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikat baik yang harus mendapat perlindungan hukum.
6. Menyatakan Jual Beli antara Frans Djun Trirada Wangarry alias Frans Wangarry/Tergugat IV dan Julio Dos Santos/Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/KK/VIII/1994, tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yos Vins Ndahur, Camat Kecamatan Komodo selaku PPAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Tanah Objek Perkara yaitu seluas ± 10 meter x 15 meter (lebih/kurang sepuluh meter kali lima belas meter) atau lebih/kurang ± 150 M2 (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

adalah bagian dari Tanah SHM 826/Labuan Bajo milik Penggugat;

6. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 5 April 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I termasuk semua atau setiap surat yang berhubungan atau terkait dengan Surat Keterangan Penyerahan Adat tanggal 5 April 2021 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (onrechtmatige daad);
8. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai, mengklaim dan menyewakan Tanah Objek Perkara kepada Tergugat V tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat V dan/atau Suami dari Tergugat V yang menyewa Tanah Objek Perkara dari Tergugat I dan membangun rumah semi permanen diatas Tanah Objek Perkara tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum dokumen sewa menyewa antara Tergugat I dengan Suami dari Tergugat V, dan/atau dokumen sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat V yang ada kaitannya dengan Tanah Obyek Perkara dalam perkara ini adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V secara tanggung rente membayar kerugian materil dan kerugian immateril kepada Penggugat sebesar  Rp. 582.500.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Memerintah Tergugat I dan Tergugat V dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar rumah semi permanen dan mengosongkan serta meninggalkan Tanah Objek Perkara terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), jika diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian dan atau aparat keamanan lain menurut hukum;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan seluruh isi dalam putusan perkara a quo dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad); dan
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Subsidair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).